Drone Bisa Kurangi Personel Polisi

Sepuluh tahun lagi, mungkin suatu negara tidak akan butuh banyak polisi dan pasukan penjaga perbatasan. Teknologi drone yang terus berkembang membuat pesawat tanpa awak akan menggantikan tugas polisi dan penjaga perbatasan dalam berpatroli. Bahkan, drone semacam ini mampu bekerja tanpa henti sepanjang waktu, memiliki penglihatan lebih baik, dan tentu lebih efektif. Kurang apa lagi.

Sejumlah kontraktor pertahanan saat ini memproduksi kendaraan udara tak berawak atau drone untuk militer. Namun, dalam beberapa tahun ke depan, produk ini akan lazim dipakai juga oleh departemen kepolisian. Polisi bisa menggunakannya untuk mengganti awak helikopter dan melakukan pengawasan di seluruh wilayah sepanjang waktu.

Salah satu produsen drone, General Atomics, baru saja memintakan persetujuan kepada Federal Aviation Administration untuk menerbangkan MQ-9B. Uji coba sudah dilakukan dari drone ini efektir terbang sejauh 275 mil.

Namun, masalahnya memang agak rumit. Drone berukuran agak besar seperti Reaper produksi General Atomics ini belum bisa leluasa terbang di langit Amerika Serikat. Aturan federal yang mengatur pesawat terbang sipil di wilayah udara AS jauh lebih ketat daripada pesawat militer. Mayoritas peraturan Otoritas Penerbangan Federal dirancang untuk pesawat berawak. Dan semua itu butuh penyesuaian.

Namun, FAA sekarang bekerja sama dengan konsultan sektor swasta untuk memperbarui peraturan bagi penerbangan tak berawak. Begitu aturan baru ini keluar, pintu akan terbuka lebar bagi produsen drone untuk menjual produknya ke kepolisian. Lockheed Martin dan Northrop Grumman memiliki prospek disini. Tapi banyak pihak mengakui bahwa General Atomics mungkin selangkah lebih maju dalam soal drone ini.

Saat ini, militer AS dan beberapa lembaga federal memiliki izin khusus untuk menerbangkan drone di luar jangkauan operator. Departemen Keamanan Dalam Negeri AS sendiri telah menggunakan drone untuk berpatroli di perbatasan AS / Meksiko.