Produsen pesawat nir awak atau drone asal Cina, DJI Drone mencak-mencak. Pasalnya, US Army secara sepihak mengeluarkan larangan penggunaan pesawat tak berawak buatan perusahaan itu. Bahkan larangan juga terkait dengan peralatan lain yang terkait, karena US Army kabarnya mengidentifikasi adanya resiko operasional terhadap pemakaian drone itu.
Sebuah memo yang dikeluarkan Angkatan Darat AS dan dipublikasikan secara online, memerintahkan personil Angkatan Darat untuk menghentikan semua penggunaan produk Dajiang Innovation, menghapus semua aplikasi DJI, menghapus semua baterai / media penyimpanan dari perangkat, dan peralatan yang aman untuk mengikuti arahan. Kok serem amat, sampai baterei dan perangkat penyimpanan pun harus dibuang?
Rupanya tentara AS khawatir soal adanya resiko pencurian data lewat sambungan internet dan juga DJI dianggap menjadi ancaman karena rentan serangan siber. Dalam memo itu ditulis: karena meningkatnya kesadaran akan kerentanan cyber yang terkait dengan produk DJI, disarankan agar Angkatan Darat AS menghentikan penggunaan semua produk DJI. Panduan ini berlaku untuk semua UAS DJI dan sistem yang menggunakan komponen atau perangkat lunak DJI, termasuk komputer penerbangan, kamera, radio, baterai, pengendali kecepatan, unit GPS, stasiun kontrol genggam, atau perangkat dengan aplikasi perangkat lunak DJI yang terinstal.
Dalam memo itu juga dijelaskan bahwa DJI Unmanned Aircraft Systems adalah program non rekaman yang paling banyak digunakan dan digunakan oleh Angkatan Darat. Pemakaian produk ini dikhawatirkan mengganggu operasional tentara Amerika di berbagai belahan dunia. “Ada operator khusus AS di Suriah yang menggunakan produk DJI. Jadi saya mengerti, saya senang (tentara) akhirnya melakukan sesuatu untuk hal ini,” kata mantan tentara intelijen Angkatan Darat, Brett Velicovich kepada media Defense One.
Di sisi lain, juru bicara DJI mengatakan bahwa perusahaan tersebut bersedia bekerja sama dengan AS dan organisasi lainnya untuk memperhitungkan masalah keamanan. DJI juga menyatakan terkejut dan kecewa membaca laporan pembatasan Angkatan Darat AS yang tidak tepat terhadap pesawat DJI. Ini mengecewakan karena US Army tidak berkonsultasi terlebih dahulu sebelum membuat keputusan tersebut. Padahal DJI menyatakan akan dengan senang hati bekerja sama secara langsung dengan organisasi manapun, termasuk Angkatan Darat AS, yang memiliki kepedulian terhadap pengelolaan keamanan siber. “Kami akan menghubungi US Army untuk mengkonfirmasi memo tersebut dan untuk memahami apa yang secara khusus dimaksudkan oleh ‘kerentanan maya’,” kata juru bicara DJI.
