Dilarang Masuk Indonesia, Pesawat PM Israel Terpaksa Tambah 2,5 Jam Penerbangan

Pesawat yang membawa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mau tidak mau  harus menambah 2,5 jam penerbangan dalam kunjungan ke Australia, untuk menghindari wilayah udara Indonesia.

Menurut koran Inggris The Guardian, PM Netanyahu mendarat di Sydney pada Rabu 22 Februari 2017  pagi waktu setempat melalui Singapura. Biasanya penerbangan langsung Singapura-Sydney memakan waktu sekitar delapan setengah jam, berdasarkan data situs yang melacak penerbangan, FlightAware.

Tapi penerbangan maskapai El Al yang dipakai PM Netanyahu memakan waktu lebih dari 11 jam. Rute Singapura-Sydney yang dilalui PM Israel ini dibenarkan oleh anggota rombongannya ke wartawan The Guardian.

Maskapai El Al tak diperbolehkan melewati banyak negara berpenduduk mayoritas muslim, termasuk Pakistan dan Indonesia.

Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia dan dikenal sangat mendukung Palestina serta upaya Palestina untuk menjadi negara yang merdeka.

Pemerintah di Jakarta tidak memiliki hubungan diplomatik meski ada hubungan perdagangan dan pariwisata antara keduanya. Indonesia juga memberlakukan kebijakan visa terhadap 85 negara, termasuk Israel, pada Desember 2015 dalam upaya mendongkrak angka kunjungan wisatawan asing.

Pada Maret tahun lalu PM Netanyahu menyerukan formalisasi hubungan diplomatik Tel Aviv-Jakarta, dengan alasan ada banyak ‘peluang kerja sama bilateral’ terutama di bidang teknologi.

Dalam pernyataan yang dikutip Times of Israel, ia mengatakan berbagai alasan tiadanya hubungan resmi antara Israel dan Indonesia ‘tak lagi relevan’ dan kedua negara sama-sama berkomitmen untuk memerangi terorisme.

“Saya punya beberapa kawan di Facebook yang adalah warga Indonesia,” kata PM Netanyahu saat menerima beberapa wartawan Indonesia yang diundang oleh Kementerian Luar Negeri Israel beberapa waktu lalu.

Sejauh ini seruan formalisasi hubungan resmi Israel-Indonesia tak bersambut.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa hubungan dengan Israel akan dinormalkan jika Palestina merdeka.

Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, dikutip mengatakan ‘yang paling penting adalah semangat mewujudkan kemerdekaan Palestina’.